Menurut Fayakhun, Kesehatan Masih Menjadi Problem di Jakarta



Jakarta merupakan kota metropolitan yang tidak lepas dari berbagai problem. Dalam pandangan FayakhunAndriadi, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, pada tahun 2010 setidaknya terdapat 4 persoalan utama yang hangat diperbincangkan terkait dengan realitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta. Keempat persoalan itu adalah 1) kesehatan; 2) pendidikan; 3) kemacetan; dan 4) banjir.
Terkait persoalan kesehatan, Fayakhun mengutip UU 1945 pasal 28 H (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup secara sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Terkait dengan itu, Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada ayat mengamantkan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
Fayakhun juga menyebut bahwa undang-undang inilah yang diaktualisasikan dalam UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Lalu berdasarkan UU tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah. Perda ini merupakan acuan bagi pemerintah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan kesehatan secara merata, berkeadilan, berkelanjutan dan saling mendukung dengan upaya pembangunan daerah lainnya.

Selain itu, lanjut Fayakhun, Program Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) juga merujuk pada UU tersebut. Di Jakarta, program ini dikenal dengan Jaminan Pemelihara Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-GAKIN). Pesertanya didasarkan pada kualitas masyarakat miskin seperti yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Pada pertengah 2010, BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta adalah 312,18 ribu jiwa (3,48%). Rasionalisasinya, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, jumlah pemegang kartu Gakin sebanyak 192.000 per kepala keluarga (KK). Sedangkan jumlah rumah sakit (RS) yang melayani JPK Gakin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di 85 Rumah Sakit. Enam di antaranya merupakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah DKI Jakarta.
Sayangnya, program tersebut dalam pandangan Fayakhun masih bermasalah. “Distribusi kartu JPK Gakin masih menuai persoalan birokrasi yang berliku. Masih banyak warga miskin yang belum memperoleh kartu tersebut disebabkan karena birokrasi. Proses yang pengajuan dan pengurusan yang begitu lama memungkinkan terjadinya kolusi. Distribusi kartu JPK Gakin pada akhirnya banyak yang salah sasaran. Masyarakat yang relatif mampu menggunakan jalur cepat untuk memperoleh kartu JPK Gakin dengan imbalan biaya tertentu. Selain itu, persyaratan BPS terkait dengan penerima kartu JPK Gakin sangat bersifat matematis dan tidak menyelasaikan problem sosial kemasyarakatan,” tutur Fayakhun.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bagi Fayakhun Bakamla, Orang yang Sukses adalah Memanfaatkan Peluang

Gambar
Setiap orang yang berhasil dalam usahanya menurut FayakhunBakamla , biasanya sangat menikmati tantangan dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. ada semacam dorongan kuat yang memaksanya untuk merubah peluang tersebut menjadi sebuah kesuksesan. Berbicara soal peluang menurut Fayakhun Bakamla , harus dibedakan dengan nasib mujur. Dalam beberapa kasus, nasib mujur menurut Fayakhun Bakamla , memang bisa jadi merupakan faktor utama. Tetapi bagi Fayakhun Bakamla, dalam beberapa kasus lain nasib mujur tersebut hanya merupakan faktor pelengkap saja. karena peluang menurut Fayakhun Bakamla, awal munculnya begitu saja tanpa diduga. Seseorang bisa saja secara kebetulan melihat sebuah peluang baru menurut Fayakhun Bakamla di bidang penerbitan buku dan kebetulan ada penerbit yang mau menerima tawarannya. Ia bisa dibilang mujur, tapi bagi Fayakhun Bakamla gagasan barunya tersebut tetap harus disertai dengan kemampuan dalam mengenali peluang, kesediaan untuk mengambil inisiatif dan resiko
Terus membaca

Fayakhun Andriadi Menawarkan Solusi Macet

Gambar
Akhir tahun 2012, menurut Fayakhun Andriadi Jakarta kembali riuh gemuruh oleh proyek kereta rel tunggal (monorail). Wacana tersebut bergulir setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menegaskan akan melanjutkan proyek yang telah lama mangkrak itu. menurut Fayakhun Andriadi dalam rencananya, kereta tersebut akan melintasi rute Jalur Hijau; Kuningan, Dukuh Atas, Pejompongan, Senayan, Gatot Subroto, SCBD dan Jalur Biru; Kampung Melayu, Tebet, Casablanca, Tanah Abang, Mall Taman Anggrek. Setidaknya ada beberapa alasan mendasar menurut FayakhunAndriadi mengapa monorail berhasil membangunkan harapan masyarakat untuk terbebas dari macet berkepanjangan. Pertama, rel tunggal tak akan dilalui oleh kendaraan lain. Sehingga kereta tersebut melaju tanpa berebut tempat dengan angkutan lainnya. Akhirnya kereta monorail akan mengantar penumpang jauh lebih cepat dari Bis Transjakarta atau angkutan umum lainnya. Selain itu bagi Fayakhun Andriadi , jalur strategis jaringan monorail yang me
Terus membaca

Dunia Politik Digital Pemilih Pemula Gagasan Fayakhun Andriadi Bagian II

Gambar
Setelah pemilihan umum tahun 1971, tingkat partisipasi politik rakyat Indonesia mengalami penurunan secara teratur. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,6 persen, dengan jumlah Golongan Putih (golput) hanya 3,4 persen. Pada dua Pemilu setelahnya, tahun 1977 dan 1982, tingkat partisipasi politik menurun namun hanya tipis saja. Pada Pemilu 1992, tingkat partisipasi politik 95,1 persen dan Pemilu 1997 mencapai 93,6 persen. Di tahun-tahun ini, angka Golput mulai merangkak ke 6,4 persen. Jika merujuk pada dua bentuk partisipasi politik, yaitu otonom partisipasi(autonoms participation) dan partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation), dapat disimpulkan bahwa tingginya partisipasi pada era Orde baru ini lebih karena faktor mobilisasi atau tekanan dari penguasa. Artinya, fakta ini tidak bisa sepenuhnya menjadi indikator. Memasuki Pemilu era reformasi, Pemilu 1999, tingkat partisipasi memilih menyentuh 92,6 persen. Tapi angka Golput menjadi semakin t
Terus membaca